SRI MULYANI SIAP-SIAP TARIK PPH PERUSAHAAN DIGITAL

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan menarik pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) perusahaan digital asing yang mendapat keuntungan dari Indonesia.

Menurut dia, kewenangan pemerintah bisa menarik pajak transaksi digital ini sudah tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada klaster perpajakan.

"Walaupun untuk agreement tidak dibutuhkan, kita tetap melakukan hak pemajakan dari Indonesia. Untuk PPh-nya ini lebih pada gimana settlement mengenai pembagian dari keuntungan," kata Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (1/12/2020).

Pemerintah hingga saat ini, dikatakan Sri Mulyani sudah menunjuk puluhan perusahaan digital asing sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk dan jasa digital yang dibeli oleh konsumen tanah air.

"Kalau sekarang kita sudah bisa dapatkan PPN, dan kemudian juga UU mengenai perpajakan kita di dalam cipta kerja maupun Perppu, tentu secara estimasi kita bisa katakan income yang dia peroleh dari Indonesia pasti bisa diestimasi berdasarkan pembayaran PPN," ujarnya.

"Ini bisa saja dijadikan bahan sebagai teman-teman pajak untuk pemungutan PPh," tambah Sri Mulyani.

Meski begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap konsensus pajak digital ini bisa disepakati oleh OECD dan G20. Agar pemerintah Indonesia bisa menarik pajak penghasilan perusahaan digital yang mendapat keuntungan di Indonesia.

Jika konsensus tersebut tidak disepakati, Sri Mulyani tetap akan memungut kewajiban pajaknya, hanya saja sesuai dengan aturan yang diberlakukan di tanah air.

"Pemerintah Indonesia akan tetap melakukan pemungutan sesuai peraturan UU yang dimiliki, yang kita anggap hak pemajakan terutama PPN yang selama ini sudah mulai dilakukan dan tentu dari sisi income tax yaitu income yang mereka generate dari operasi mereka di Indonesia," ungkapnya.

 
 

Perlu diketahui, dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, pajak transaksi elektronik (PTE) bisa diterapkan apabila memenuhi dua syarat. Pertama, adanya kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence (SEP) dari pelaku usaha PMSE luar negeri di Indonesia. Kedua, pelaku usaha PMSE berasal dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

 

Sumber : https://finance.detik.com/

KURS PAJAK HARI INI
# No Mata Uang Nilai Perubahan
No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) Amerika Serikat
14.484,00
-57,00
2 Dolar Australia (AUD) Australia
11.264,90
15,42
3 Dolar Kanada (CAD) Kanada
11.742,66
134,51
4 Kroner Denmark (DKK) Denmark
2.357,53
3,84
5 Dolar Hongkong (HKD) Hongkong
1.865,76
-7,37
6 Ringgit Malaysia (MYR) Malaysia
3.533,87
0,98
7 Dolar Selandia Baru (NZD) Selandia Baru
10.479,32
31,32
8 Kroner Norwegia (NOK) Norwegia
1.759,18
15,26
9 Poundsterling Inggris (GBP) Inggris
20.160,89
-70,61
10 Dolar Singapura (SGD) Singapura
10.920,15
-19,05
11 Kroner Swedia (SEK) Swedia
1.729,54
1,67
12 Franc Swiss (CHF) Swiss
15.896,96
25,02
13 Yen Jepang (JPY) Jepang
13.330,82
-126,97
14 Kyat Myanmar (MMK) Myanmar
9,43
-0,90
15 Rupee India (INR) India
194,74
0,95
16 Dinar Kuwait (KWD) Kuwait
48.109,62
-167,23
17 Rupee Pakistan (PKR) Pakistan
94,18
-0,58
18 Peso Philipina (PHP) Philipina
299,65
-0,89
18 Peso Philipina (PHP) Philipina
299,65
-0,89
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) Saudi Arabia
3.862,05
-15,20
20 Rupee Sri Lanka (LKR) Sri Lanka
73,87
-1,69
21 Bath Thailand (THB) Thailand
462,62
-1,62
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) Brunei Darussalam
10.901,03
-28,73
23 Euro Euro (EUR) Euro
17.530,42
28,19
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) Renminbi Tiongkok
2.237,98
-0,04
 
 
LAYANAN INFORMASI KEPABEAN DAN CUKAI
RUANG INFORMASI KPPBC TMP C KENDARI

Jalan Konggoasa, No. 3 Kendari

 (0401) 3121934 / 3121954
 0813 4443 5554

LAYANAN PENGADUAN
RUANG PENGADUAN KPPBC TMP C KENDARI

Jalan Konggoasa, No. 3 Kendari

 (0401) 3121934 / 3121954